Akurasi Deteksi Erupsi Gunung Merapi Perlu Dipertajam

20-11-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman (dua dari kiri) saat pertemuan dengan BPPTKG dengan BNPB di Yogyakarta, Kamis (19/11/2020). Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman meminta kepada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta agar mempertajam akurasi ketika mendeteksi terjadinya aktivitas erupsi dari Gunung Merapi. Akurasi ini penting dipertajam agar tidak menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat.

 

"Menurut saya deteksi erupsi Gunung Merapi saat ini kehati-hatiannya terlalu tinggi. Karena sebetulnya volume kawah lava kan 10 juta-an meter kubik, sedangkan laju keluarnya magma ke permukaan masih di bawah 3 juta, tapi statusnya sudah siaga tiga," ujar Gandung saat pertemuan dengan BPPTKG dengan BNPB di Yogyakarta, Kamis (19/11/2020).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, jangan sampai karena peningkatan status siaga yang terlalu cepat, menyebabkan masyarakat terlalu lama mengungsi. "Saya ingin dalam memantau aktifitas erupsi gunung merapi tetap memperhatikan faktor kehati-hatian. Kalau memang membutuhkan alat-alat untuk menunjang kinerja, kita pasti akan perjuangkan anggaran pengadaannya di rapat Komisi VII DPR RI," imbuhnya.

 

Komisi VII DPR RI saat ini juga sedang dalam proses mengkaji pembentukan badan riset yang terpusat. Mengingat, selama ini riset masih terpencar dan tidak fokus. Mudah-mudahan dengan terbentuknya badan ini kelak, bisa membantu akurasi penetapan siaga Gunung Merapi.

 

Dalam kesempatan itu, Kepala BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaidah mengatakan, teori volkanologi belum ada yang bisa mengatakan kapan terjadinya erupsi. Begitupula dengan teknologi yang ada saat ini pun debul mampu mendeteksi kapan erupsi Gunung Merapi.

 

"Jadi saat ini, kami melalui data pemantauan baik seismik maupun deformasi masih tinggi dan aktivitas guguran meningkat. Ini menunjukkan dekatnya waktu erupsi. Jadi kami bersikap, berdasarkan pengalaman membuat skenario bahaya terburuk sesuai dalam rencana Kontijensi BPBD Lingkar Merapi dengan skenario antara prakiraan bahaya status siaga yang saat ini diterapkan," jelasnya. (jk/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...